Etika pns

 Tugas seorang pegawai negeri sipil adalah melayani masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan publik yang maksimal merupakan pelayanan yang tepat, cepat, dan dilakukan dengan ketulusan hati. Pelayanan publik dapat mencangkup berbagai macam aspek salah satunya pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan dan reformasi birokrasi.




Pelaksanaan pelayanan publik merupakan wujud realisasi aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya, yakni melayani masyarakat. Pada pelaksanaannya, pelayanan publik dipraktekkan secara berbeda antara satu kantor dengan kantor lainnya. Peraturannya mungkin sama hanya sumber daya manusianya yang berbeda. Berbeda manusia berbeda pula karakter dalam melayani masyarakat. Ada pelaksanaan pelayanan publik yang cenderung tergesa-gesa tetapi tepat, ada yang lambat, ada yang saklek berdasarkan aturan, tetapi ada pula yang fleksible. Namun diharapkan perbedaan tersebut tidak mengurangi fungsi dari kantor pemerintah tersebut.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sbb:

1. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.

2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik

3. Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan

4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.

5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

Berbicara tentang pelayanan publik rasanya tidak lepas dari keluarga saya. Saya terlahir di keluarga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ibu bekerja di Kantor Kelurahan Klegen sebagai sekretaris sedangkan ayah bekerja sebagai guru di SDN Mojorejo. Pelayanan publik yang akan saya ulas di sini adalah pelayanan publik di tempat ibu saya bekerja, yakni di Kelurahan Klegen.

Kelurahan Klegen merupakan salah satu kelurahan di Kota Madiun yang menangani cangkupan wilayah yang cukup luas dan terletak di pusat kota yang notabene penduduknya sangat kompleks. Masyarakat tersebut membutuhkan pelayanan yang prima dan Kelurahan Klegen siap memberikan pelayanan yang prima tersebut dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Memang tidak semua pegawai melayani masyarakat secara maksimal tetapi paling tidak sebagian besar dari pegawainya sudah memberikan pelayanan secara memuaskan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point pertama, yakni praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini, Kelurahan Klegen sudah tidak menerapkannya lagi. Biasanya ketika melayani masyarakat aparatur kelurahan sering meminta tip ketika pelayanan tersebut sudah diberikan. Misalnya saja apabila ada orang yang mau mengurus KTP atau mau mengurus ijin pemakaian jalan untuk pemasangan tenda apabila ada hajatan pastilah ada uang tip yang diberikan.

Dari cerita ibu saya dapat mengambil kesimpulan jika Kelurahan Klegen tidak menerapkan tip. Ketika ibu saya melayani seorang bapak tua bersepeda di tengah terik yang datang untuk mengurus KTPnya dan memberikan tip pada ibu, dengan tegas ibu menolak dan mengembalikan seluruh uang tersebut pada bapak tua tadi. Memang sebenarnya uang tip tidak dibenarkan tetapi kata ibu terkadang ada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas yang tetap memaksa untuk memberikan tip. Uang tip tersebut diberikan kepada penjaga kelurahan yakni seorang bapak tua yang sebatang kara yang tinggal di samping kelurahan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kedua yakni tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, menurut saya Kelurahan Klegen sudah melakukan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan tersebut tidak hanya berwujud pelayanan pokok seperti KTP tapi juga pelayanan yang bersifat memberikan rasa nyaman pada masyarakat. Seperti mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan menerima saran dan kritik yang membangun agar masyarakat merasa dihargai.

Cerita lain yang saya dapatkan adalah ketika ada seorang ibu yang sedang mengurus ijin menikah. Surat ijin menikah tersebut ditujukan untuk anaknya yang masih berstatus pelajar di sebuah SMK di Kota Madiun. Pelajar tersebut akan menikah dengan gurunya sendiri karena terdapat permasalahan yang begitu rumit. Ibu tersebut betah berkeluh-kesah selama sejam lebih kepada pegawai kelurahan yang menangani ibu tersebut yang kebetulan adalah ibu saya. Sikap mau mendengar tersebut dapat membuat masyarakat merasa aman tetapi tidak berarti mengesampingkan masyarakat lain karena sudah ada pembagian tugas dengan baik.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point ketiga yakni tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut. Kelurahan Klegen bisa dibilang termasuk Kelurahan yang cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat jika dibandingkan dengan Kelurahan di lain wilayah. Seluruh pegawainya sudah diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya. Jika ada salah satu pegawai yang berhalangan atau mengalami kesulitan dalam mengemban amanah maka pegawai yang lain siap untuk membantu.

Cerita dari paman saya yang tinggal di Kelurahan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ketika mengurus KTP dipersulit oleh pegawai kelurahannya. KTP paman saya proses membuatnya lama karena pegawainya sedang berhalangan. Tetapi kata ibu hal tersebut tidak berlaku di Kelurahan Klegen. Para pegawainya selalu mengupayakan pelayanan yang tepat dan cepat. Hal tersebut dipicu oleh masyarakat Kelurahan Klegen yang mobilitasnya cukup tinggi.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kelima yaitu tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam hal tersebut. Kenapa saya bilang cukup baik karena memang ada pegawai yang kurang disiplin tetapi itu tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Kenapa tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat karena ketidakdisiplinan tersebut berlangsung ketika memang Kantor Kelurahan Klegen sedang sepi dari masyarakat.

Ibu saya termasuk orang yang disiplin. Karena ibu diantar ayah maka ibu harus mengikuti jadwal ayah bekerja sehingga ibu menjadi orang pertama yang sampai di kantor pada tiap harinya. Ada beberapa pegawai yang terlambat tetapi mereka tiba di kantor pada kondisi yang tepat yakni ketika kantor sudah mulai ramai. Memang secara aturan mereka melanggar etika disiplin tetapi pelanggaran tersebut jika dikaitkan dengan pelayanan sepertinya kurang tampak dampaknya karena memang pada jam awal-awal kantor dimulai biasanya memang belum ada pekerjaan.

Apapun wujud pelaksanaan pelayanan publik diharapkan dapat memuaskan masyarakat tetapi kantor dikelola oleh manusia dan manusia tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga kesalahan-kesalahan banyak terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik terhadap aparatur pemerintah agar bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

etika profesi

Tugas seorang pegawai negeri sipil adalah melayani masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan publik yang maksimal merupakan pelayanan yang tepat, cepat, dan dilakukan dengan ketulusan hati. Pelayanan publik dapat mencangkup berbagai macam aspek salah satunya pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan dan reformasi birokrasi.

                 Pelaksanaan pelayanan publik merupakan wujud realisasi aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya, yakni melayani masyarakat. Pada pelaksanaannya, pelayanan publik dipraktekkan secara berbeda antara satu kantor dengan kantor lainnya. Peraturannya mungkin sama hanya sumber daya manusianya yang berbeda. Berbeda manusia berbeda pula karakter dalam melayani masyarakat. Ada pelaksanaan pelayanan publik yang cenderung tergesa-gesa tetapi tepat, ada yang lambat, ada yang saklek berdasarkan aturan, tetapi ada pula yang fleksible. Namun diharapkan perbedaan tersebut tidak mengurangi fungsi dari kantor pemerintah tersebut.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sbb:

1.       Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.

2.       Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik

3.       Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan

4.       Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.

5.       Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

Berbicara tentang pelayanan publik rasanya tidak lepas dari keluarga saya. Saya terlahir di keluarga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ibu bekerja di Kantor Kelurahan Klegen sebagai sekretaris sedangkan ayah bekerja sebagai guru di SDN Mojorejo. Pelayanan publik yang akan saya ulas di sini adalah pelayanan publik di tempat ibu saya bekerja, yakni di Kelurahan Klegen.

Kelurahan Klegen merupakan salah satu kelurahan di Kota Madiun yang menangani cangkupan wilayah yang cukup luas dan terletak di pusat kota yang notabene penduduknya sangat kompleks. Masyarakat tersebut membutuhkan pelayanan yang prima dan Kelurahan Klegen siap memberikan pelayanan yang prima tersebut dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Memang tidak semua pegawai melayani masyarakat secara maksimal tetapi paling tidak sebagian besar dari pegawainya sudah memberikan pelayanan secara memuaskan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point pertama, yakni praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini, Kelurahan Klegen sudah tidak menerapkannya lagi. Biasanya ketika melayani masyarakat aparatur kelurahan sering meminta tip ketika pelayanan tersebut sudah diberikan. Misalnya saja apabila ada orang yang mau mengurus KTP atau mau mengurus ijin pemakaian jalan untuk pemasangan tenda apabila ada hajatan pastilah ada uang tip yang diberikan.

Dari cerita ibu saya dapat mengambil kesimpulan jika Kelurahan Klegen tidak menerapkan tip. Ketika ibu saya melayani seorang bapak tua bersepeda di tengah terik yang datang untuk mengurus KTPnya dan memberikan tip pada ibu, dengan tegas ibu menolak dan mengembalikan  seluruh uang tersebut pada bapak tua tadi. Memang sebenarnya uang tip tidak dibenarkan tetapi kata ibu terkadang ada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas yang tetap memaksa untuk memberikan tip. Uang tip tersebut diberikan kepada penjaga kelurahan yakni seorang bapak tua yang sebatang kara yang tinggal di samping kelurahan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kedua yakni tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, menurut saya Kelurahan Klegen sudah melakukan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan tersebut tidak hanya berwujud pelayanan pokok seperti KTP tapi juga pelayanan yang bersifat memberikan rasa nyaman pada masyarakat. Seperti mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan menerima saran dan kritik yang membangun agar masyarakat merasa dihargai.

Cerita lain yang saya dapatkan adalah ketika ada seorang ibu yang sedang mengurus ijin menikah. Surat ijin menikah tersebut ditujukan untuk anaknya yang masih berstatus pelajar di sebuah SMK di Kota Madiun. Pelajar tersebut akan menikah dengan gurunya sendiri karena terdapat permasalahan yang begitu rumit. Ibu tersebut betah berkeluh-kesah selama sejam lebih kepada pegawai kelurahan yang menangani ibu tersebut yang kebetulan adalah ibu saya. Sikap mau mendengar tersebut dapat membuat masyarakat merasa aman tetapi tidak berarti mengesampingkan masyarakat lain karena sudah ada pembagian tugas dengan baik.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point ketiga yakni tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut. Kelurahan Klegen bisa dibilang termasuk Kelurahan yang cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat jika dibandingkan dengan Kelurahan di lain wilayah. Seluruh pegawainya sudah diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya. Jika ada salah satu pegawai yang berhalangan atau mengalami kesulitan dalam mengemban amanah maka pegawai yang lain siap untuk membantu.

Cerita dari paman saya yang tinggal di Kelurahan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ketika mengurus KTP dipersulit oleh pegawai kelurahannya. KTP paman saya proses membuatnya lama karena pegawainya sedang berhalangan. Tetapi kata ibu hal tersebut tidak berlaku di Kelurahan Klegen. Para pegawainya selalu mengupayakan pelayanan yang tepat dan cepat. Hal tersebut dipicu oleh masyarakat Kelurahan Klegen yang mobilitasnya cukup tinggi.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kelima yaitu tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam hal tersebut. Kenapa saya bilang cukup baik karena memang ada pegawai yang kurang disiplin tetapi itu tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Kenapa tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat karena ketidakdisiplinan tersebut berlangsung ketika memang Kantor Kelurahan Klegen sedang sepi dari masyarakat.

Ibu saya termasuk orang yang disiplin. Karena ibu diantar ayah maka ibu harus mengikuti jadwal ayah bekerja sehingga ibu menjadi orang pertama yang sampai di kantor pada tiap harinya. Ada beberapa pegawai yang terlambat tetapi mereka tiba di kantor pada kondisi yang tepat yakni ketika kantor sudah mulai ramai. Memang secara aturan mereka melanggar etika disiplin tetapi pelanggaran tersebut jika dikaitkan dengan pelayanan sepertinya kurang tampak dampaknya karena memang pada jam awal-awal kantor dimulai biasanya memang belum ada pekerjaan.

Apapun wujud pelaksanaan pelayanan publik diharapkan dapat memuaskan masyarakat tetapi kantor dikelola oleh manusia dan manusia tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga kesalahan-kesalahan banyak terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik terhadap aparatur pemerintah agar bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

etika profesi

Tugas seorang pegawai negeri sipil adalah melayani masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan publik yang maksimal merupakan pelayanan yang tepat, cepat, dan dilakukan dengan ketulusan hati. Pelayanan publik dapat mencangkup berbagai macam aspek salah satunya pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan dan reformasi birokrasi.

                 Pelaksanaan pelayanan publik merupakan wujud realisasi aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya, yakni melayani masyarakat. Pada pelaksanaannya, pelayanan publik dipraktekkan secara berbeda antara satu kantor dengan kantor lainnya. Peraturannya mungkin sama hanya sumber daya manusianya yang berbeda. Berbeda manusia berbeda pula karakter dalam melayani masyarakat. Ada pelaksanaan pelayanan publik yang cenderung tergesa-gesa tetapi tepat, ada yang lambat, ada yang saklek berdasarkan aturan, tetapi ada pula yang fleksible. Namun diharapkan perbedaan tersebut tidak mengurangi fungsi dari kantor pemerintah tersebut.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sbb:

1.       Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.

2.       Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik

3.       Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan

4.       Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.

5.       Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

Berbicara tentang pelayanan publik rasanya tidak lepas dari keluarga saya. Saya terlahir di keluarga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ibu bekerja di Kantor Kelurahan Klegen sebagai sekretaris sedangkan ayah bekerja sebagai guru di SDN Mojorejo. Pelayanan publik yang akan saya ulas di sini adalah pelayanan publik di tempat ibu saya bekerja, yakni di Kelurahan Klegen.

Kelurahan Klegen merupakan salah satu kelurahan di Kota Madiun yang menangani cangkupan wilayah yang cukup luas dan terletak di pusat kota yang notabene penduduknya sangat kompleks. Masyarakat tersebut membutuhkan pelayanan yang prima dan Kelurahan Klegen siap memberikan pelayanan yang prima tersebut dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Memang tidak semua pegawai melayani masyarakat secara maksimal tetapi paling tidak sebagian besar dari pegawainya sudah memberikan pelayanan secara memuaskan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point pertama, yakni praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini, Kelurahan Klegen sudah tidak menerapkannya lagi. Biasanya ketika melayani masyarakat aparatur kelurahan sering meminta tip ketika pelayanan tersebut sudah diberikan. Misalnya saja apabila ada orang yang mau mengurus KTP atau mau mengurus ijin pemakaian jalan untuk pemasangan tenda apabila ada hajatan pastilah ada uang tip yang diberikan.

Dari cerita ibu saya dapat mengambil kesimpulan jika Kelurahan Klegen tidak menerapkan tip. Ketika ibu saya melayani seorang bapak tua bersepeda di tengah terik yang datang untuk mengurus KTPnya dan memberikan tip pada ibu, dengan tegas ibu menolak dan mengembalikan  seluruh uang tersebut pada bapak tua tadi. Memang sebenarnya uang tip tidak dibenarkan tetapi kata ibu terkadang ada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas yang tetap memaksa untuk memberikan tip. Uang tip tersebut diberikan kepada penjaga kelurahan yakni seorang bapak tua yang sebatang kara yang tinggal di samping kelurahan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kedua yakni tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, menurut saya Kelurahan Klegen sudah melakukan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan tersebut tidak hanya berwujud pelayanan pokok seperti KTP tapi juga pelayanan yang bersifat memberikan rasa nyaman pada masyarakat. Seperti mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan menerima saran dan kritik yang membangun agar masyarakat merasa dihargai.

Cerita lain yang saya dapatkan adalah ketika ada seorang ibu yang sedang mengurus ijin menikah. Surat ijin menikah tersebut ditujukan untuk anaknya yang masih berstatus pelajar di sebuah SMK di Kota Madiun. Pelajar tersebut akan menikah dengan gurunya sendiri karena terdapat permasalahan yang begitu rumit. Ibu tersebut betah berkeluh-kesah selama sejam lebih kepada pegawai kelurahan yang menangani ibu tersebut yang kebetulan adalah ibu saya. Sikap mau mendengar tersebut dapat membuat masyarakat merasa aman tetapi tidak berarti mengesampingkan masyarakat lain karena sudah ada pembagian tugas dengan baik.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point ketiga yakni tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut. Kelurahan Klegen bisa dibilang termasuk Kelurahan yang cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat jika dibandingkan dengan Kelurahan di lain wilayah. Seluruh pegawainya sudah diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya. Jika ada salah satu pegawai yang berhalangan atau mengalami kesulitan dalam mengemban amanah maka pegawai yang lain siap untuk membantu.

Cerita dari paman saya yang tinggal di Kelurahan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ketika mengurus KTP dipersulit oleh pegawai kelurahannya. KTP paman saya proses membuatnya lama karena pegawainya sedang berhalangan. Tetapi kata ibu hal tersebut tidak berlaku di Kelurahan Klegen. Para pegawainya selalu mengupayakan pelayanan yang tepat dan cepat. Hal tersebut dipicu oleh masyarakat Kelurahan Klegen yang mobilitasnya cukup tinggi.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kelima yaitu tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam hal tersebut. Kenapa saya bilang cukup baik karena memang ada pegawai yang kurang disiplin tetapi itu tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Kenapa tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat karena ketidakdisiplinan tersebut berlangsung ketika memang Kantor Kelurahan Klegen sedang sepi dari masyarakat.

Ibu saya termasuk orang yang disiplin. Karena ibu diantar ayah maka ibu harus mengikuti jadwal ayah bekerja sehingga ibu menjadi orang pertama yang sampai di kantor pada tiap harinya. Ada beberapa pegawai yang terlambat tetapi mereka tiba di kantor pada kondisi yang tepat yakni ketika kantor sudah mulai ramai. Memang secara aturan mereka melanggar etika disiplin tetapi pelanggaran tersebut jika dikaitkan dengan pelayanan sepertinya kurang tampak dampaknya karena memang pada jam awal-awal kantor dimulai biasanya memang belum ada pekerjaan.

Apapun wujud pelaksanaan pelayanan publik diharapkan dapat memuaskan masyarakat tetapi kantor dikelola oleh manusia dan manusia tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga kesalahan-kesalahan banyak terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik terhadap aparatur pemerintah agar bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

Tugas seorang pegawai negeri sipil adalah melayani masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Pelayanan publik yang maksimal merupakan pelayanan yang tepat, cepat, dan dilakukan dengan ketulusan hati. Pelayanan publik dapat mencangkup berbagai macam aspek salah satunya pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan dan reformasi birokrasi.

                 Pelaksanaan pelayanan publik merupakan wujud realisasi aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya, yakni melayani masyarakat. Pada pelaksanaannya, pelayanan publik dipraktekkan secara berbeda antara satu kantor dengan kantor lainnya. Peraturannya mungkin sama hanya sumber daya manusianya yang berbeda. Berbeda manusia berbeda pula karakter dalam melayani masyarakat. Ada pelaksanaan pelayanan publik yang cenderung tergesa-gesa tetapi tepat, ada yang lambat, ada yang saklek berdasarkan aturan, tetapi ada pula yang fleksible. Namun diharapkan perbedaan tersebut tidak mengurangi fungsi dari kantor pemerintah tersebut.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sbb:

1.       Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.

2.       Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik

3.       Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan

4.       Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.

5.       Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

Berbicara tentang pelayanan publik rasanya tidak lepas dari keluarga saya. Saya terlahir di keluarga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ibu bekerja di Kantor Kelurahan Klegen sebagai sekretaris sedangkan ayah bekerja sebagai guru di SDN Mojorejo. Pelayanan publik yang akan saya ulas di sini adalah pelayanan publik di tempat ibu saya bekerja, yakni di Kelurahan Klegen.

Kelurahan Klegen merupakan salah satu kelurahan di Kota Madiun yang menangani cangkupan wilayah yang cukup luas dan terletak di pusat kota yang notabene penduduknya sangat kompleks. Masyarakat tersebut membutuhkan pelayanan yang prima dan Kelurahan Klegen siap memberikan pelayanan yang prima tersebut dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Memang tidak semua pegawai melayani masyarakat secara maksimal tetapi paling tidak sebagian besar dari pegawainya sudah memberikan pelayanan secara memuaskan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point pertama, yakni praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini, Kelurahan Klegen sudah tidak menerapkannya lagi. Biasanya ketika melayani masyarakat aparatur kelurahan sering meminta tip ketika pelayanan tersebut sudah diberikan. Misalnya saja apabila ada orang yang mau mengurus KTP atau mau mengurus ijin pemakaian jalan untuk pemasangan tenda apabila ada hajatan pastilah ada uang tip yang diberikan.

Dari cerita ibu saya dapat mengambil kesimpulan jika Kelurahan Klegen tidak menerapkan tip. Ketika ibu saya melayani seorang bapak tua bersepeda di tengah terik yang datang untuk mengurus KTPnya dan memberikan tip pada ibu, dengan tegas ibu menolak dan mengembalikan  seluruh uang tersebut pada bapak tua tadi. Memang sebenarnya uang tip tidak dibenarkan tetapi kata ibu terkadang ada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas yang tetap memaksa untuk memberikan tip. Uang tip tersebut diberikan kepada penjaga kelurahan yakni seorang bapak tua yang sebatang kara yang tinggal di samping kelurahan.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kedua yakni tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik, menurut saya Kelurahan Klegen sudah melakukan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan tersebut tidak hanya berwujud pelayanan pokok seperti KTP tapi juga pelayanan yang bersifat memberikan rasa nyaman pada masyarakat. Seperti mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan menerima saran dan kritik yang membangun agar masyarakat merasa dihargai.

Cerita lain yang saya dapatkan adalah ketika ada seorang ibu yang sedang mengurus ijin menikah. Surat ijin menikah tersebut ditujukan untuk anaknya yang masih berstatus pelajar di sebuah SMK di Kota Madiun. Pelajar tersebut akan menikah dengan gurunya sendiri karena terdapat permasalahan yang begitu rumit. Ibu tersebut betah berkeluh-kesah selama sejam lebih kepada pegawai kelurahan yang menangani ibu tersebut yang kebetulan adalah ibu saya. Sikap mau mendengar tersebut dapat membuat masyarakat merasa aman tetapi tidak berarti mengesampingkan masyarakat lain karena sudah ada pembagian tugas dengan baik.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point ketiga yakni tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam mengoptimalkan hal-hal tersebut. Kelurahan Klegen bisa dibilang termasuk Kelurahan yang cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat jika dibandingkan dengan Kelurahan di lain wilayah. Seluruh pegawainya sudah diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya. Jika ada salah satu pegawai yang berhalangan atau mengalami kesulitan dalam mengemban amanah maka pegawai yang lain siap untuk membantu.

Cerita dari paman saya yang tinggal di Kelurahan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur ketika mengurus KTP dipersulit oleh pegawai kelurahannya. KTP paman saya proses membuatnya lama karena pegawainya sedang berhalangan. Tetapi kata ibu hal tersebut tidak berlaku di Kelurahan Klegen. Para pegawainya selalu mengupayakan pelayanan yang tepat dan cepat. Hal tersebut dipicu oleh masyarakat Kelurahan Klegen yang mobilitasnya cukup tinggi.

Terkait dengan latar belakang reformasi birokrasi point kelima yaitu tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah, menurut saya Kelurahan Klegen sudah cukup baik dalam hal tersebut. Kenapa saya bilang cukup baik karena memang ada pegawai yang kurang disiplin tetapi itu tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Kenapa tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat karena ketidakdisiplinan tersebut berlangsung ketika memang Kantor Kelurahan Klegen sedang sepi dari masyarakat.

Ibu saya termasuk orang yang disiplin. Karena ibu diantar ayah maka ibu harus mengikuti jadwal ayah bekerja sehingga ibu menjadi orang pertama yang sampai di kantor pada tiap harinya. Ada beberapa pegawai yang terlambat tetapi mereka tiba di kantor pada kondisi yang tepat yakni ketika kantor sudah mulai ramai. Memang secara aturan mereka melanggar etika disiplin tetapi pelanggaran tersebut jika dikaitkan dengan pelayanan sepertinya kurang tampak dampaknya karena memang pada jam awal-awal kantor dimulai biasanya memang belum ada pekerjaan.

Apapun wujud pelaksanaan pelayanan publik diharapkan dapat memuaskan masyarakat tetapi kantor dikelola oleh manusia dan manusia tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga kesalahan-kesalahan banyak terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik terhadap aparatur pemerintah agar bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat.

Apa itu CERT?

Dalam kurun waktu 1986-1994, dunia komputer dan internet mengalami perkembangan yang sangat pesat tak terkecuali dengan aktifitas para hacker pada saat itu, aktifitas mereka dalam bentuk serangan - serangan terhadap komputer sudah sangat mengganggu. Karena semakin meningkatnya serangan-serangan para hacker maka pada tahun 1986 kongres Amerika mengeluarkan Undang - Undang mengenai kejahatan komputer. Pada era ini dibentuk Computer Emergency Response Team (CERT) yang menyelidiki serangan-serangan lewat internet. Orang yang menjadi korban pertama karena melanggar undang-undang mengenai kejahatan komputer adalah Robert Morris, ia mengaku tidak sengaja melepaskan worm ke internet. Worm hasil pekerjaan tangan Robert Morris telah melumpuhkan 6000 komputer. Sebagai hukumannya ia dituntut 10.000 USD

Definisi dari CERT itu sendiri utamanya adalah suatu lembaga/ tim yang dibentuk untuk menangani kemanan suatu jaringan tertentu. Dalam era modern, informasi sangatlah berharga maka keamanan jaringan dalam menumpan informasi adalah sangat penting. Dalam menghadapi serangan terhadap sistem informasi, CERT pertama kali dibentuk oleh Carnegie Mellon Software Engineering Institute. Organisasi CERT dapat merupakan sebuah organisasi, seperti organisasi formal atau adhoc lainnya, yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan komputer. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk secara bersama menganalisis dan merespon ancaman kemanan sistem informasi serta memberikan layanan penanganan insiden keamanan komputer untuk meminimalisasi kerusakan dan memungkinknan pemulihan yang efisien dari insiden keamanan komputer.

Tim CERT akan bertanggung jawab penuh untuk memonitor dan mengelola berbagai isu-isu terkait dengan keamanan internet untuk menjaga aset informasi dan komunikasi dari seluruh unit – unit aktifitas organisasi. Dengan adanya CERT ini diharapkan ancaman terhadap kemanan sistem informasi dapat segera ditanggulangi. Lembaga CERT memberikan informasi dan membantu stakeholder dalam pelaksanaan langkah proaktif untuk mengurangi risiko insiden kemanan komputer, dan dalam investigasi, penanganan dan meminimalkan kerusakan akibat dari insiden. Dalam hal tanggungjawab dan upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi CERT, terdapat tiga domain usaha. Domain pertama terkait dengan usaha yang bersifat reaktif, terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukakn ketika terjadinya insiden kemanan informasi. Domain kedua terkait dengan strategi pencegahan. Pada domain ini terkandung beraneka ragam hal seperti: memberkan wawasan dan penididikan kepada khalayak luas mengenai isu – isu seputar kemanan internet, melakukan audit terhadap teknologi informasi dan internet ke depan terutama terkait dengan isu keamanan perangkat lunak dan peralatan-peralatan baru, dan lain sebagainya. Domain ketiga, adalah suatu usaha untuk meningkatkan level atau mutu kualitas organisasi yang saat ini telah dimiliki, agar semakin baik dalam aspek pengamanan informasi yang dimaksud

Dilihat dari karakteristik dan anggotanya, ada 4 (empat) jenis CERT yang dikenal, yaitu:

·        Sector CERT – institusi yang dibentuk untuk mengelola keamanan komputer/internet untuk lingkungan komunitas tertentu seperti militer, rumah sakit, universitas, dan lain sebagainya;

·        Internal CERT – institusi yang dibentuk sebuah perusahaan yang memiliki ruang lingkup geografis tersebar di seluruh nusantara sehingga dibutuhkan koordinasi dalam hal mengelola keamanan komputer, seperti milik Pertamina, LippoBank, PLN, Telkom, dan lain sebagainya;

·        Vendor CERT – institusi pengelola keamanan yang dimiliki oleh vendor teknologi untuk melindungi kepentingan pemakai teknologi terkait, seperti Yahoo, Cisco, Microsoft, Oracle, dan lain sebagainya; dan

·        Commercial CERT – institusi yang biasanya dibentuk oleh sejumlah praktisi dan ahli keamanan komputer/internet yang banyak menawarkan beragam produk/jasa kepada pihak lain terkait dengan tawaran membantu proses pengamanan teknologi informasi secara komersial.

Apa itu CSIRT?

CSIRT adalah Computer Security Incident Respon Team , kemampuan oleh individu atau suatu organisasi, yang tujuannya untuk menangani ketika terjadi permasalahan pada  aset informasi.

CSIRT merupakan suatu entitas organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung respon terhadap peristiwa keamanan komputer atau insiden.CIRT dapat dibuat untuk negara,pemerintah,lembaga ekonomi,organisasi komersial,lembaga pendidikan,dan bahkan non-profit entitas.Tujuan dari CIRT adalah untuk meminimalkan dan mengontrol kerusakan akibat dari insiden,memberikan panduan yang efektif untuk respon dan kegiatan pemulihan,dan bekerja untuk mencegah insiden di masa depan

Hal-hal  yang dilakukan oleh CSIRT :

-Menjadi single point of contact (sebagai penghubung bila terjadi insiden informasi).

-Melakukan identifikasi/menganalisa dari suatu serangan

-Menentukan kebijakan/prediksi cara mengatasi bila terjadi serangan.

-Melakukan penelitian. Membagi pengetahuan. Memberikan kesadaran bersama. Memberikan respon bila terjadi serangan. 

Apa itu ID-SIRTII?

Pada tahun 2007, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jarinan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet, lahirlah sebuah institusi yang bernama ID-SIRTII, singkatan dari “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure”. Menurut Permen 26 tersebut, tugas utama ID-SIRTII adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk melakukan kegaitan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;

2. Melakukan pemaantauan, pendeteksian dini, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia;

3. Membangun dan atau menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem database pemantauan dan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet sekurang-kurangnya untuk:

a.    Mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas;

b.    Menyimpan rekaman transaksi (log file); dan

c.    Mendukung proses penegakan hukum.

4. Melaksanakan fungsi layanan informasi atas ancaman dan gangguan  keamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;

5. Menyediakan laboratorium simulasi dan pelatihan kegaitan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;

6.  Melakukan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis; dan

7. Menjadi contact point dengan lembaga terkait tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet baik dalam negeri maupun luar negeri. Memperhatikan ketujuh tugas dan fungsi utama yang cukup luas tersebut, maka jelas terlihat bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, ID-SIRTII harus bekerjasama dengan banyak pihak terkait yang berkepentingan (baca: stakeholders). Artinya adalah, bahwa untuk negara kepulauan semacam Indonesia, dimana karakteristiknya sangat beragam (baca: heterogeneous), diharapkan akan terbentuk di kemudian hari sejumlah CERT pada komunitas-komunitas tertentu.

Hampir 99% CERT/CSIRT di seluruh dunia dibangun pada mulanya melalui dana pemerintah, karena memang merekalah yang pertama kali merasa pentingnya lembaga tersebut. Sejalan dengan perkembangannya, maka mulai tumbuhlah sejumlah CERT/CSIRT yang dikelola oleh swasta secara mandiri. Oleh karena itulah maka, setiap lembaga CERT/CSIRT memiliki konstituennya masing-masing, karena perbedaan misi yang diembannya. Dalam hal ini, ID-SIRTII dibangun sepenuhnya melalui dana pemerintah Indonesia, yaitu melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka untuk sementara ini, keberadaan ID-SIRTII tidak dapat dipisahkan dari peranan Dirjen Postel Depkominfo. Melihat misi serta tugas utamanya, terutama dipandang dari sudut karakteristik customer atau pelanggan utamanya, konstituen ID-SIRTII dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama: konstituen langsung (internal) dan konstituen tidak langsung (eksternal). Termasuk dalam konstituen internet adalah empat kelompok komunitas, yaitu:

·  Internet Service Providers, Internet Exchange Points, dan Network Access Points;

·  Penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Departemen Kehakiman;

·  CERT/CSIRTS serupa dari negara luar, terutama yang tergabung dalam APCERT (Asia Pacific CERTs); dan

·  Beragam institusi dan/atau komunitas keamanan informasi dan internet di Indonesia lainnya.

Sementara itu, konstituen eksternal dari ID-SIRTII (seperti yang terlihat pada gambar) pada dasarnya adalah customer langsung dari keempat konstituen internal terdahulu, sehingga jika dipetakan menjadi:

·  Pengguna internet yang merupakan sebuah korporasi/organisasi maupun individu, dimana pada dasarnya mereka adalah pelanggan dari beragam ISP yang beroperasi di tanah air;

·  Para polisi, jaksa, dan hakim yang ditugaskan oleh institusinya masing-masing dalam menangani kasus-kasus kejahatan kriminal teknologi informasi;

·  CERT/CSIRT yang ada di setiap negara maupun yang telah membentuk kelompok atau asosiasi yang berbeda-beda seperti APCERT dan FIRST; serta

·   Seluruh CERT/CSIRT yang ada di tanah air, termasuk di dalamnya institusi swasta, pemerintahan, dan perguruan tinggi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap isu-isu seputar kemanan informasi.

Untuk mendukung pimpinan dalam kegiatan yang lebih operasional, maka ditunjuklah lima orang deputi untuk memimpin lima unit utama ID-SIRTII, masing-masing adalah:

1.     Deputi Operasional dan Keamanan – dengan tugas pokok melakukan pemantauan atau monitoring terhadap trafik internet yang terjadi di Indonesia dalam mode 24/7;

2.     Deputi Aplikasi dan Basis Data – dengan tugas pokok mengelola manajemen traffic log file yang diperoleh dari beragam stakeholder terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

3.     Deputi Riset dan Pengembangan – dengan tugas pokok melakukan analisa terhadap tren teknologi dan hal-hal terkait dengan keamanan informasi, termasuk di dalamnya melakukan analisa terhadap kondisi keamanan internet Indonesia berdasarkan hasil pengamatan terhadap trafik yang dilakukan;

4.     Deputi Pendidikan dan Hubungan Masyarakat – dengan tugas pokok menyelenggarakan sejumlah program atau aktivitas peningkatan wawasan, kepedulian, dan pendidikan masyarakat terhadap pentingnya melakukan pengamanan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang dipergunakan; dan

5.     Deputi Kolaborasi Eksternal dan Kemitraan Internasional – dengan tugas pokok mewakili lembaga dalam berbagai kerjasama dan kolaborasi kemitraan antara ID-SIRTII dengan pihak-pihak lain, baik yang berada di tanah air maupun di luar negeri.